Bukan “Durian Runtuh” Ketua KPMS

13 08 2009

5369_1103568923573_1657256395_460379_3862367_n
Setiap upaya menggelar mekanisme demokratis untuk memilih seorang pemimpin, tampaknya selalu melahirkan konflik kepentingan. Tak ayal, lembaga yang menyelenggarakan menjadi sasaran.

Pada tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengangkatan ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMPS) diselenggarakan secara langsung dan demokratis melalui pemilihan umum dalam lingkup keluarga besar mahasiswa/i sosiologi. Untuk itu dibentuk Komisi Pemilihan Mahasiswa Sosiologi (KPMS) sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu tersebut.

Namun label independen KPMS itu belum juga jelas hingga kini terkait dengan posisi strukturalnya. Setidaknya ditengah publik, mahasiswa/i sosiologi, beredar tiga pandangan berbeda: ada yang memandang KPMS sebagai lembaga tertinggi di atas HMPS; ada yang memandang KPMS sejajar dengan HMPS; ada pula yang melihatnya berada di bawah HMPS karena merupakan bentukan HMPS.

Ketidakjelasan posisi KPMS ini kiranya bukan persoalan struktural semata, tetapi juga membuat KPMS rentan terhadap intervensi berbagai pihak yang berkepentingan sehingga independensi KPMS bisa luntur.

Untuk meredakan “kebingungan” publik terkait posisi struktural KPMS itu, dan sekelumit persoalan lainnya, redaksi Newsletter mengadakan wawancara dengan Ketua KPMS, Fredek Efendy Lodar, yang juga dikenai sindiran tajam bahwa jabatannya sebagai Ketua KPMS ibarat mendapat “durian runtuh”. Berikut petikannya

BS : Selamat Anda telah menjadi Ketua KPMS Untuk Pemilwa Ketua HMPS 2009 / 2010. Langsung saja Bung Endy, Ada pendapat bahwa anda menjadi Ketua KPMS ibarat mendapat “durian runtuh”. Tanggapan anda?

Fred : Saya ingin menyampaikan pesan balik kepada pembuat statement itu kalau memang dia merasa menjabat sebagai Ketua KPMS ibarat mendapat “durian runtuh” ya biarkan saja dia yang menjadi Ketua KPMS dan mengapa tidak secara terang -terangan menunjuk jari sebagai Ketua KPMS kalau dia merasa sebagai sebuah hal yang luar biasa. Saya akan senang hati memberikan jabatan dan saya bukan tipe orang yang ambisius terhadap status jabatan / gila hormat. Saya hanya melihat bahwa ada tanggung jawab dibalik itu.

BS : Ada banyak suara – suara bahwa KPMS secara struktural merupakan lembaga tertinggi di bawah Kepala Prodi (Kaprodi) Sosiologi (ini menurut Rio). Lalu ada satu suara lagi yang berkata KPMS itu sejajar dengan HMPS. Dan yang terakhir, ada lagi yang berkata bahwa KPMS dibawah (dibentuk) oleh HMPS. Lalu mana yang benar ? Publik kan berhak tahu.

Fred : Oke. Saya akan meluruskan sejauh apa yang saya tahu dan saya pahami. Hasil forum tanggal 27 Juli 2009 memberikan gambaran kalau struktur KPMS yaitu seperti ini : Kaprodi paling atas, garis turun kebawah garis horizontal HMPS – KPMS. Yang dipahami oleh Rio (Wakil Ketua KPMS) yaitu pada saat proses pelaksanaan, KPMS diatas HMPS sehingga KPMS tidak bisa diperintah atau diintervensi oleh organisasi apapun ; SSC, Buletin, HMPS karena dalam konteks itu dia diatas HMPS. Tugasnya menyelenggarakan jalannya Pemilwa jadi tidak dapat diintervensi sebab semua lembaga – lembaga itu peserta. Misalnya dalam HMPS ada yang mencalonkan diri, begitu juga dengan SSC dan Buletin.

BS : Yang sebenarnya? Melihat KPMS dengan segala job desk (peraturan – peraturan) yang telah dibuat maka posisi KPMS?
Fred : KPMS sejajar dengan HMPS. Maunya saya, struktur – struktur ini seharusnya terpisah, tidak usah buat Hirarki. Mungkin ini yg harus dibicarakan lagi karena kalau strukturnya sejajar maka intervensi akan muncul. HMPS merasa sejajar jadi bisa mempengaruhi KPMS.

BS : Selama ini apakah intervensi itu ada?

F : Saya belum dapat menjelaskan secara blak – blakan. Takutnya nanti apa yang kemudian saya bicarakan ini memunculkan polemik yang kontroversial. Dan sejauh ini saya merasa belum ada intervensi yang berarti. Misalnya tanggal 27 Juli 2009 diadakan forum lalu ada masukan, jadi saya menganggap sebagai masukan bukan sbg intervensi.

BS : Begini, ada yang berusaha memaksakan agendanya?
F : Tidak ada (tertawa)

BS : Selain tadi banyaknya saran atau tidak mau dibilang intervensi, adakah persoalan teknis yang dialami oleh KPMS?

F : Sebelum wawancara, tadi KPMS rapat dengan HMPS menyinggung mengenai peraturan – peraturan yang telah dibuat oleh KPMS. Pada Pasal 9 (sambil membuka kertas) urusan administrasi, HMPS berkata untuk urusan administrasi seperti pinjam ruangan ke Tata Usaha adalah tanggung jawab KPMS. Tapi KPMS tidak mempunyai legalitas (dalam hal ini HMPS yang mempunyai legalitas), maka urusan administrasi KPMS diharapkan berkoordinasi dengan HMPS. Sejauh ini belum mendapat titik temu dan pada akhirnya urusan administrasi KPMS yang menurus. Kedua, perubahan time schedule dan ketiga tentang aturan surat suara. Ini saya anggap sebagai masukan bukan intervensi karena logis.

BS : Kalau begitu setiap KPMS membuat regulasi, harus mengundang HMPS untuk didiskusikan?

F : Ya memang seperti itu tetapi diskusi itu sekali lagi bukan dirubah oleh HMPS tapi hanya saran. Diskusi tersebut bukan sebagai sebuah koordinasi antara KPMS dengan HMPS untuk membuat regulasi. itu keliru sekali. Dan berarti KPMS malah dependent. Jadi hanya pemberitahuan informasi.

BS : Kenapa informasi itu perlu?
F : Saya kira sebagai partner kerja ada fungsi check & balance. HMPS juga harus tahu sudah sejauh mana kesiapan dari KPMS.
BS : Kalau hanya informasi, mengapa ada pasal – pasal yang ditolak oleh HMPS (contoh pasal 9 tadi)? Padahal sebagai lembaga independent, KPMS mempunyai kekuasaan membuat regulasi yang tidak bisa diganggu gugat oleh HMPS!.

F : Ya maksud saya, informasi untuk koordinasi. Saya menginformasikan bahwa nanti ada koordinasi antara KPMS dengan HMPS. Itu kan sifatnya informasi. Jadi dalam prosesnya kita ada koordinasi.

BS: Baiklah, segitu dulu bung pertanyaan dari kami. Kiranya bagi Mahasiswa/I Sosiologi yang ingin mengajukan komentar, pertanyaan tentang Pemilwa periode ini dapat melalui rubrik “Tamu Menyapa”.

Tim RBS: Anka & Zalde


Actions

Information

4 responses

14 08 2009
moe

hahahaha
tinggal saling menghormati satu dengan yang lain susah amat ya…mungkin ada beberapa pihak yang merasa paling baik x yaa hehe gpp koq…semangatnya boleh tuh ditiru, tapi TIDAK dengan tindakannya…

14 08 2009
andi

wkwkwk, HMPS tidak akan menggugat apapun keputusan KPMS karena itu adalah wewenang dan kekusaan mereka, HMPS hanya akan berkoordinasi untuk membuat tata perundang2 dengan KPMS karena UU tersebut akan dipakai turun temurun ke HMPS dan KMPS berikutnya..
jd jangan takut masalah Teknis pemilihan HMPS tidak ikut campur

15 08 2009
penggemar buletin

gak ngerti maksudnya saudara Moe.
kok sepertinya urusan suami isteri dalam rumah tangga hormat menghormati, ini mngenai organisasi ada pembagian tugas yang jelas, hormat menghormat itu urusan kalo sistem sudah jelas.
siapa pihak yg dianggap baik?
ini lagi semangatnya boleh ditiru tapi tindakannya tidak?
maksudnya sudah melakukan tindakan apa sih?????

29 08 2009
Bimo Ontoseno

memulai sesuatu yg baru bukanlah sebuah yang mudah spt membalik telepak tangan. pasti ada banyak kerikil sepanjang jalan yg di lalui.

sebuah progres yg (+) bagi kita (mahasiswa sosiologi UAJY) jika kerikil-2 yg merintangi jln dapat kita singkirkan

mari kita secara bersama-sama mensukseskan Pemilu ini dengan damai….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: