Artikel

1 08 2009

“Politikus Wangi” dan Karakteristik Ranah Politik Kita
Oleh Yazalde M Savio

Pengantar
Merujuk kepada kepopulerannya, di dalam khazanah sastra muncul terminologi “sastra wangi” untuk menyebut karya sastra sejumlah artis yang “banting setir” menjadi penulis. Mengikuti penyebutan itu, dalam konteks yang berbeda (ranah politik), penulis akan memakai terminologi “politikus wangi” untuk menunjuk pada person sejumlah artis yang melenggang ke dunia politik.

Persentuhan artis dengan dunia politik sejatinya bukan fenomena baru. Pada masa Orde Baru misalnya, artis sudah dilibatkan partai politik menjadi pengumpul massa yang nantinya dapat ditransformasikan menjadi dukungan suara. Namun pada saat ini, lebih jauh, artis dilibatkan sebagai pengumpul suara yang secara kualitatif berbeda dengan pengumpul massa. Jika sebagai pengumpul massa posisi artis hanya sebagai “alat” mobilisasi massa, kini artis menjadi “pelaku” politik itu sendiri (politikus).

Kecenderungan itu bermula sejak Pemilihan Umun (pemilu) legislatif tahun 2004. Tatkala partai politik banyak merekrut anggota dari kalangan artis untuk diajukan bertarung dalam pemilu sebagai calon wakil rakyat atau yang populer disebut caleg (calon legislatif). Dan meningkat dari segi jumlah pada pemilu tahun 2009 ini. Tercatat sebanyak 38 orang caleg dari kalangan artis berkompetisi dalam pemilu tahun 2004, dan tujuh orang diantaranya berhasil lolos menjadi anggota DPR. Lebih tinggi lagi, sebanyak 61 orang caleg artis dari berbagai partai meramaikan pemilu tahun 2009 ini, 16 orang diantaranya sukses melenggang ke Senayan .

Wacana yang berkembang segera mempersoalkan kompetensi para politikus wangi itu. Tulisan ini akan mengambil tilikan lain. Meminjam perspektif modal sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), tulisan ini membuka peta persoalan berbeda, yaitu bagaimana karakteristik ranah politik itu sehingga modal budaya dan simbolik seperti kepopuleran yang dimiliki artis bernilai penting sebagai strategi pengumpul suara dalam permainan politik itu.

Untuk memahami karakteristik ranah politik, tulisan sederhana ini akan menelusuri melalui dua cara. Pertama, dari segi legal formal (ketatanegaraan). Kedua, dari sisi budaya politik, serentak mengidentifikasi pola relasi antara elit, partai dan massa (konstituen) yang di dalamnya terbentuk ruang kebutuhan dilibatkannya artis.

Demokratisasi
Lepas dari kungkungan kekuasaan rejim Orde Baru, Soeharto, Indonesia memasuki suatu proses transisi menuju demokrasi. Menurut Fauzi Fashri , paska orde baru, dari segi manajemen berbangsa dan bernegara Indonesia mengalami demokratisasi yang sudah cukup memadai, yakni, diindikasikan dengan amandemen Udang-undang Dasar 1945.

Amandemen itu menghasilkan perubahan ketatanegaraan di mana, tulis Fauzi Fashri, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Tidak ada anggota MPR yang diangkat. MPR tidak lagi membuat GBHN, dan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden terbatas dua periode, presiden tidak dapat membubarkan DPR, kekuasaan kehakiman ditegaskan mandiri, serta dilaksanakan oleh Mahkama Konstitusi (MK) dan Mahkama Agung (MA). Peran DPR tidak lagi menjadi rubber stump bagi eksekutif, tetapi mempunyai posisi setara dengan eksekutif melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Selain itu, dibentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi baru seperti: Mahkama Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran dan seterunya dipandang dapat mendorong terciptanya suatu mekanisme chek and balance sehingga terwujud good governance and clean goverment. Perubahan-perubahan itu telah sanggup mematahkan beberapa karakteristik politik pada massa kekuasaan orde baru seperti disebutkan Afan Gaffar (1999) antara lain; lembaga kepresidenan yang terlampau dominan, rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara, sistem peradilan yang tidak independen, dan sentralisme. Dalam kaitan itu, sejarawan Henk Schute Nordholt menilai perubahan struktural yang telah tercapai ini sebagai a silent revolution, yaitu suatu perubahan yang sangat mendalam dan tercapai lewat proses demokratis .

Budaya Politik Pragmatis
Kendati perubahan-perubahan struktural itu telah meretas jalan ke arah demokrasi, namun demokrasi bukan hanya sekedar banyaknya institusi . Lebih dari itu, daya operasional struktur demokratis tadi sangat bergantung pada perilaku berdemokrasi aktor-aktor yang bermain di ranah politik. Merujuk pada Marlino Leodardo (1995), dalam sistem demokrasi secara historis telah menempatkan partai politik sebagai pemain sentral .

Akan hal ini, menurut pengamatan Bambang Cipto , penampilan partai politik masih jauh dari harapan. Partai-partai politik yang bermunculan pasca terjungkalnya soeharto tidak banyak mengalami perubahan watak dasar. Mereka cenderung masih berpegang pada pragmatisme sebagai moralitas utama kehidupan partai.

Pragmatisme politik bermakna, orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik (Firmanzah, 2008: 21). Dalam pragmatisme politik, tulis Firmanzah, yang menjadi penting adalah kekuasaan (ibid, hal 22). Kekuasaan menjadi tujuan utama dan akhir dari berpolitik. Idealnya, kekuasaan hanya menjadi sarana untuk mengejawantahkan nilai-nilai masyarakat ideal yang diyakini partai politik seperti yang kerapkali didengung-dengungkan pada saat kampanye. Namun yang terjadi, apa yang didengungkan itu sering tidak berbunyi dalam realitas. Janji-janji politik hanya sekedar alat untuk meraup dukungan suara. Dan dikesampingkan setelah berkuasa. Rakyat tidak mendapat rewards positif sebagai balasan atas dukungan suara yang diberikan (cost). Bahkan seringkali terjadi sebaliknya.

Lalu, ranah politik kemudian menjadi panggung permainan elit dengan rakyat sebagai penonton. Di sini, fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat tidak berjalan. Mandek. Dan kekecewaan terhadap partai politik pun membuncah ditandai dengan gejala besarnya jumlah golput (golongan putih) dalam pemilu yang meresahkan kalangan elit. Bahkan kecenderungan apatisme politik menjadi gejala yang umum terjadi di tengah masyarakat, manakala masyarakat mengalami kegiatan berpolitik tidak lagi menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Kehadiran partai politik tidak lagi dirasakan penting dan dibutuhkan. Menimbulkan jarak dan kesenjangan dalam hubungan antara partai dengan masyarakat, yang dalam literatur ilmu politik disebut dengan kondisi alienasi partai politik terhadap masyarakat luas. Dan persoalan ini sering dipecahkan secara pragmatis misalnya dengan money politics.


Demokrasi Elitis

Gejala ikutan yang menyertai adalah pembiaran. Masyarakat yang tidak hirau membiarkan elit politik berkiprah semaunya dalam dunia politik. Namun gejala ini sejatinya adalah peminggiran secara halus partisipasi rakyat dalam dunia politik. Perilaku apatis masyarakat terhadap politik merupakan tanggung jawab partai politik dalam fungsinya sebagai sosialisai dan penyalur aspirasi. Politik tanpa intensitas partisipatif masyarakat yang tinggi adalah politik elitis .

Merujuk pada Munafrizal Manan (2005), politik yang dikuasai elit semata dapat diidentifikasi sebagai demokrasi elitis. Istilah demorasi elitis, tulis Munafrizal Manan, agaknya relatif memadai untuk menggambarkan politik Indonesia yang di dominasi oleh peran elit-elitnya (Munafrizal Manan, 2005: 48).

Demokrasi elitis terutama dikarakterisasi adanya hubungan berjarak gap antara elit dan rakyat. Fauzi Fashri dengan cerdas menggunakan metafora demokrasi mal untuk menjelaskan pola hubungan itu. Sebagaimana transaksi jual beli di mal, tulisnya, demokrasi berjalan bagaikan “kesepakatan diam” antara penjual dan pembeli. Penjual sudah menentukan harga segala sesuatu yang dijual. Pembeli tinggal mengambil barang yang dikehendaki dan kemudian langsung membayarnya di kasir, tanpa ada negosiasi terus menerus, dan susah diklasifikasikan secara genuine barang yang di jual di mal merupakan suatu kebutuhan rakyat atau bukan. Transaksi jual beli di mal juga digerakkan kekuatan dari luar. Maksudnya, ada paksaan iklan sebagai bentuk tebar pesona. Dengan iklan tersebut, pembeli (baca, rakyat) semacam “diperdaya atau dipengaruhi” untuk merasa butuh dan membeli barang yang diiklankan . Disinilah artis memainkan peran.

Konversi Modal Budaya ke Modal Politik
Di dalam tatanan sosial artis termasuk kedalam kategori kelas menengah. Namun di dalam ranah budaya di mana artis berkiprah, artis tergolong kedalam kelas atas dalam posisinya sebagai public figure. Posisinya sebagai idola ini memungkinkan mereka untuk menentukan hal-hal mana yang kiranya baik untuk dikonsumsi, dilakukan, atau dipakai orang lain . Posisi sentral artis dalam ranah budaya sebagai trend setter ini yang hendak ditransformasikan partai politk ke ranah politik. Dengan merekrut artis dan mendudukanya sebagai caleg, modal budaya yang dimiliki artis tadi dapat dikonversi menjadi modal politik dalam bentuk dukungan suara yang diraup caleg artis.


Penutup

Pelibatan artis di dalam dunia politik dilatari karakteristik ranah politik yang berciri demokrasi elitis. Demokrasi yang secara struktural dan prosedural demokratis namun elitis dalam penerapannya. Di mana panggung politik hanya di kuasai para elit dengan rakyat sebagai penonton. Pola hubungan berjarak antara elit sebagai pelaku dan rakyat sebagai penonton inilah yang kemudian menimbulkan ruang kebutuhan dilibatkannya artis oleh partai politik. Artis yang menjadi trend setter di ranah budaya diharapkan mampu menggiring masyarakat untuk memilih atau menyumbangkan suara. Suara yang melegitimasi kekuasaan elitis itu.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: