:wawancara: Fx. Bambang KP

31 07 2009

Wawancara Eksklusif dengan Fx. Bambang Kusumo Prihandono,MA Mengenai Laporan Penelitian
“Vox Populi, Vox Potissium”
(Mencari Keistimewaan Yogyakarta Dari Perspektif Rakyat)

Debat “keistimewaan” Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menyeruak bersamaan Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan tidak ingin menjabat Gubernur DIY untuk periode mendatang dan seterusnya. Namun, debat yang berlangsung ramai itu ternyata sepi dari suara rakyat. Debat dikuasai kalangan elite semata suara rakyat dapat dikatakan tidak bergema, baik dalam diskusi-diskusi publik maupun di media. Disinilah kiranya letak penting penelitian yang dilakukan Tim Peneliti Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang mau melihat keistimewaan dari sudut pandang rakyat. Berkaitan dengan itu, kawan-kawan dari redaksi Buletin Sosiologi mengadakan wawancara khusus dengan Bapak Bambang FX selaku ketua tim peneliti. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam di ruang kerjanya (Laboratorium Sosiologi). Berikut petikannya:

Redaksi: Mengapa tertarik meneliti tentang keistimewaan?
Bpk. Bambang: ini sebetulnya berawal dari diskusi kecil dengan pihak universitas, kira-kira Universitas Atma Jaya yang ada di Yogyakarta punya peran apa terhadap masyarakat Jogja. Kebetulan pada waktu itu muncul isu tentang keistimewaan Yogyakarta, lalu kemudian hasil diskusi itu kita sepakat untuk membuat penelitian. Ada tiga kelompok penelitian, yang pertama, dari fakultas hukum yang mau mengkaji tentang Undang-undang keistimewaan, yang kedua, dari kelompok komunikasi, tentang media yang merepresentasi keistimewaan dalam media. Dan yang ketiga, dari sosiologi yaitu, bagaimana sebetulnya realita sosiologis melihat keistimewaan. Itu yang lalu menjadi latarbelakang riset ini. Lalu dibiayai oleh harian KOMPAS dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Redaksi: Judul yang diambil; mencari keistimewaan dari perspektif rakyat. Mengapa judul itu yang diangkat?
Bpk. Bambang: ya karena kita mau melihat dari realitas sosiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali diskusi tentang keistimewaan itu hanya melibatkan para politisi atau tokoh-tokoh politik, lalu elite-elite intelektual dan ahli-ahli tentang pemerintahan. Kita hampir tidak menemukan suara rakyat dalam melihat keistimewaan itu seperti apa. Kita itu mau menyuarakan, mencari suara-suara dari rakyat yang tidak terrepresentasikan di dalam media atau diskusi publik itu.

IMG_0335

Redaksi: Lalu bagaimana sebetulnya rakyat memahami keistimewaan?
Bpk. Bambang: ya rakyat memahami keistimewaan itu bermacam-macam. Tetapi, keistimewaan itu berkaitan dengan sejarah bagaimana rakyat Jogja juga menjadi sebuah kesatuan di dalam Wilayah DIY, rakyat memahami keistimewaan itu memang ada peran penting dari Kraton, peran penting dari Sultan dan Paku Alam. Juga situasi sosial, ekonomi, politik yang ada di Jogja. Situasi yang relatif toleran, pendidikan, budaya, juga menjadi dasar bagaimana mereka memandang keistimewaan.

Redaksi: Tujuan penelitian ini mau memetakan pengetahuan sikap dan harapan masyarakat Jogja dari berbagai dimensi; dimensi ekonomi, politik dan budaya. Dari dimensi ekonominya seperti apa?


Bpk. Bambang:
Sebetulnya itu saling berkaitan. Ini temuan menarik. Sebetulnya masyarakat Jogja itu sedang mengalami transisi, dari masyarakat tradisional yang menganut sistem pemerintahan atau sistem politik itu kerajaan (monarki) ke sebuah sistem negara modern yang namanya Republik Indonesia. Dan terikat pada hubungan antara pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat, disitu ada persoalan politik, ekonomi dan sosial. Kalau monarki kan jelas segalanya ditentukan oleh Kraton. Pimpinan juga sudah ada mekanisme di dalam internal Kraton untuk memilih raja. Tapi kalau mau menjadi negara modern, juga ada gerakan-gerakan internasional, yang namanya demokrasi itu tidak bisa dihindarkan. Sehingga pilihan didalam kepempimpinan daerah menjadi gubernur-wakil gubernur itu menjadi alternatif yang lain. Masyarakat jogja berada didalam transisi ini. Dia masih ada dalam bayang-bayang sistem monarki yang pimpinannya itu raja, tetapi sekaligus merindukan dan ingin juga masuk menjadi sistem politik modern yang berdasarkan pemilu atau pilihan. Itu lalu kemudian menciptakan sikap sebagian orang jogja masih menginginkan Sultan. Sebagian lagi menginginkan pilihan atau menempatkan Sultan dan Paku Alam tetap instrumen atau dewan yang menentukan Jogja, tetapi gubernurnya bisa pilihan (melalui pemilihan umum, red). Ini sebuah kondisi masyarakat transisi.

Redaksi: jadi debat keistimewaan memunculkan kubu (katakanlah seperti itu). Kami melihat ada yang menamakan dirinya pro penetapan, pemilihan, dan ada yang moderat. Sebagai orang Jogja, kira-kira diantara ketiga kubu itu, Bapak masuk kubu yang mana?
Bpk. Bambang: itu sikap pribadi, agak susah kalau sikap pribadi, nanti agak rancu. Secara objektif saya akan mendasarkan pada riset ini saja. Jadi saya tidak menjawab pertanyaan pribadi. Nah disini sebetulnya kita lihat ada tiga kelompok; ada yang pro penetapan, ada yang pro pemilihan, dan ada yang pro pemilihan tetapi raja itu tetap ditempatkan di dewan seperti para rabiah atau dewan penasehat pemerintahan kota. Nah, ini semua memiliki kepentingan politik. Jadi tidak bisa dilepas dari kepentingan politik. Tetapi kita lihat lagi, yang pro pnetapan itu biasanya (dari riset-riset) menunjukkan orang yang melihat keistimewaan itu adalah masa lalu. Dan itu adalah orang-orang yang berusia tua. Tapi kalau dalam partai politik (parpol, red) ada yang pro penetapan, ada masyarakat yang pro penetapan. Disitu muncul pertanyaan, kalau penetapan, kenapa dia menetapkan? (memilih penetapan, red) nah disitulah kepentingan bermain. Yang pro penetapan adalah orang-orang yang diuntungkan ketika dia bermain di Jogja dengan perlindungan keraton, Sultan atau Paku Alam. Yang pro pemilihan adalah orang-orang yang mungkin secara politik atau pemikiran itu sedikit berlawanan atau berbeda dari yang pro penetapan. Dia ingin bahwa keberadaan Kraton itu dikurangi hanya menjadi unsur kebudayaan. Tapi kemudian yang menetapkan Kraton sebagai dewan itu sebetulnya bukan parpol, tetapi DPD (Dewan Perwakilan Daerah, red) dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Ini adalah sebuah tawaran untuk mengatasi konflik itu. Ditawaran itu, Kraton atau Sultan dan Paku Alam menduduki dewan yang punya kuasa lebih tinggi dibanding gubernur, dan diberi hak-hak khusus. Tetapi gubernurnya tetap pemilihan. Nah kemana ini kemudian akan bergerak?

Redaksi: Sementara tanggal 8 oktober 2008 Sultan akan lepas jabatan sebagai gubernur.
Bpk Bambang: Sebetulnya bukan soal nanti Sultan mau menjadi gubernur atau tidak. Pertanyaannya; keistimewaan Jogja itu masa depannya seperti apa? Nah itu yang terjadi. Kemungkinan dengan pergeseran waktu dan sebagainya, nanti akan muncul lagi pergeseran-pergeseran. Bisa pilihan bisa di dewan.

(Yazalde Manaka&Fredek Effendi)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: