Artikel: Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

31 07 2009

Konversi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian
Studi Kasus pada Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengantar
Dulu, pemandangan alam di Kabupaten Sleman tampak hijau dengan hamparan sawah dan aktivitas petani. Sleman dengan luas wilayah 574,82 km² adalah penyumbang padi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas lahan pertanian 23.197 hektar (ha). Setiap tahun rata-rata 70 ha tanah pertanian beralih fungsi ke lahan non-pertanian. Bisa jadi, Sleman yang dulunya menjadi wilayah “pinggiran” (periphery) mengalami perubahan menjadi “pusat” (center) sebab selain sudah menunjukkan ciri khas kota, dan cocok sebagai tempat hunian keluarga yang relatif sejuk dan nyaman, di wilayah ini terdapat 36 perguruan tinggi yang berpotensi memunculkan pendatang untuk mengenyam pendidikan.
Munculnya institusi pendidikan berkecenderungan terjadi konversi lahan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena tuntutan kebutuhan lahan untuk pengembangan komersialisasi; industri dan jasa sebagai konsekuensi dari proses perubahan sosial dan ekonomi ke arah non-pertanian. Konversi lahan ke non pertanian, tampaknya dilihat sebagai sesuatu yang lebih mendatangkan profit. Lagipula, indikator dari penyediaan 148.724,39 ton beras dengan kebutuhan beras sekitar 74 kg/kapita dan total kebutuhan beras penduduk hanya sekitar 89.000 ton telah nyata-nyata menunjukkan surplus.
Pada tataran teoritis, fenomena konversi lahan dilihat sebagai masyarakat yang mengalami perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang salah satu penyebabnya karena lemahnya peraturan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan di Indonesia. Selain itu, manusia tidak lagi mempunyai paradigma ekosentrisme namun menjadi antrophosentrisme dimana menggunakan rasio sebagai senjatanya yang ingin menguasai atas alam tanpa batas.
Perubahan Sosial : Pertanian ke non Pertanian
Untuk mempelajari perubahan yang terjadi di masyarakat, perlu diketahui penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Menurut Karl Marx, ada dua faktor kunci yang mendasari proses terjadinya perubahan sosial. Pertama kekuatan-kekuatan produksi (forces of production). Kekuatan produksi meliputi orang yang bekerja, alat-alat produksi yang dipergunakan, bahan-bahan baku serta sumber alam yang dipergunakan dalam proses produksi. Masyarakat yang dulunya bekerja di sektor agraris, dengan alat-alat produksi; cangkul, kerbau, linggis, sawah, dll telah mengalami transisi ke sektor “industri”. Kedua hubungan-hubungan produksi (relation to man). Hubungan produksi ini mengandaikan keterlibatan manusia dengan segala segi yang ada kaitannya dengan proses produksi. Hubungan produksi terlihat dari sisi petani (sebagai pemilik lahan sawah) dan pemerintah (sebagai pihak pengambil kebijakan/keputusan).
Pada umumnya, penyebab perubahan sosial bersumber dari masyarakat itu sendiri, antara lain adalah :
1. Bertambah atau Berkurangnya Penduduk.
Banyaknya institusi pendidikan menjadi salah satu faktor penarik bagi pendatang untuk melanjutkan studi. Urbanisasi secara serempak pada penerimaan mahasiswa baru dari berbagai kota, membuat Pemerintah Daerah (PemDa) meningkatkan ketahanan pangan produksi beras agar mampu menampung tuntutan kebutuhan primer penduduk.
2. Penemuan-penemuan baru
Penemuan baru terkait dengan pengalihan bentuk alat-alat produksi yang akan mempengaruhi perilaku sosial. Contohnya, ketika teknologi berupa traktor atau mesin penggilingan pada sekitar tahun 60-an masuk ke desa, banyak buruh tani menjadi penganggur.
3. Pertentangan (conflict) masyarakat
Umumnya masyarakat tradisional di Indonesia (termasuk Jawa) bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Meski kepentingan individu diakui, tapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan, apalagi dikaitkan dengan pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang, tidak mampu mengendalikan laju konversi lahan untuk kemajuan ekonomi pembangunan. Hal ini akan menimbulkan pertentangan kelompok yang menjadi sebab terjadinya perubahan sosial.

Sleman, daerah urban fringe menjadi urban?
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110° 33’ 00’ Bujur Timur, dan mulai 7° 34’ 51’’ sampai dengan 7° 47’ 03’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 100-2.500 meter diatas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara-Selatan kira-kira 32 km, Timur-Barat kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun. Bagian utara berbatasaan dengan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
Dataran rendah yang subur terdapat di wilayah Sleman bagian selatan sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah yang kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara yaitu Gunung Merapi. Di dataran yang subur inilah marak kegiatan eksploitasi lahan pertanian ke non pertanian (lihat Tabel).
Sawah
 Lahan Sawah Irigasi Teknis Perum Griya Arga Permai, Sariarum
 Lahan Sawah Irigasi Setengah Teknis Perum Mountain Blue, Citra Rejodani
 Lahan Sawah Casa Grande, Maguwoharjo
 Lahan Sawah Jalan lingkar Kotagede
 Lahan Pertanian Unggul Stadion Maguwoharjo
Bentuklahan
 Lereng kaki dengan kemiringan lahan >15% Perum Gadjah Mada, Sukomarto Turi
 Teras / tebing Sungai Perum Taman Krajan, Wedomartani
 Lembah / sempadan Sungai Perum Gajah Wong, Maguwoharjo
 Lahan Pasir sebagai daerah resapan air mataair Kompleks Kampus UII dan sekitarnya
 Lahan pasir terbuka sebagai daerah resapan airtanah GOR Internasional dan sarana penunjang lainnya
*Dari berbagai sumber
Data diatas belum lagi ditambah dengan konversi lahan yang terjadi di sekitar universitas dan industri. Temuan dari tabel bahwa peraturan dari pemerintah yang tertuang dalam Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN No. 5417/MK/10/1994 Tahun 1994, Kepada Menteri Perumahan Rakyat RI perihal efisiensi pemanfaatan lahan bagi perumahan, bahwa tidak mengizinkan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian. Namun tampaknya hal tersebut tidak diindahkan sehingga peraturan yang ada tidak berjalan efektif.
Spasial di suatu wilayah berkorelasi positif terhadap demografis. Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah di DIY yang perkembangan daerahnya sangat cepat, terutama pada daerah pinggiran kota (urban fringe), hal ini karena berbatasan langsung dengan wilayah Kotamadya Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Gamping. Menurut registrasi penduduk sampai akhir Desember 2002 jumlah penduduk Kabupaten Sleman 874.250 (naik 2,02%) yang terdiri dari 432.659 jiwa penduduk laki-laki dan 441.591 jiwa penduduk wanita. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman rata-rata 1.512 orang per km². Sampai bulan November 2002 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 1,42%/tahun.
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong cukup tinggi dibanding pertumbuhan penduduk di D.I Yogyakarta yang pada tahun 2001 mencapai 1,0%. Hal ini dikarenakan migrasi masuk lebih besar dibanding migrasi keluar sebagai konsekuensi Sleman sebagai tujuan pendidikan dan akibat pesatnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2002 penduduk yang datang mencapai 12.224 orang yang terdiri dari 6.244 laki-laki dan 5.980 wanita, lahir 9.714 orang ; 5.164 laki-laki dan 4.550 wanita, mati 3.932 orang ; 2.156 laki-laki dan 1.776 wanita dan yang migrasi keluar sebanyak 312 KK. Pada wilayah urban fringe jumlah penduduknya tinggi sebab berbatasan dengan wilayah Kotamadya Yogyakarta yang turut mempengaruhi migrasi masuk.
Kabupaten Sleman yang secara geografis merupakan daerah pinggiran (periphery) telah menunjukkan identitas kota sebagai pusat (center) yang menurut Badan Pusat Statistik terlihat dari jalan yang dilalui oleh kendaraan, bioskop, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA), rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas atau klinik, telekomunikasi (kantor pos, telkom), bank, pabrik, pasar (berupa bangunan) dan pertokoan, sehingga perkembangan daerah ini baik fisik maupun penduduknya sangat cepat. Analoginya ada gula, ada semut; ada peradaban, ada industri. Hal inilah yang mendorong konversi lahan untuk pembangunan perumahan yang dirangsang oleh pertambahan jumlah penduduk yang tinggi.
Faktor-faktor Penentu Konversi Lahan
Selain dijelaskan dari aspek geografis dan demografis, proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor yaitu: (i) sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan (ii) sistem non-kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor yang menentukan konversi lahan dikelompokkan menjadi tiga yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan peraturan pemerintah mengenai pertanahan.
a) Faktor Ekonomi
Konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan muncul akibat adanya beberapa hal yaitu :
Pertama, sejak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia + 10 tahun silam berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, membuat kegiatan perdagangan (khususnya impor) dan pariwisata mengalami peningkatan. Sebaliknya kegiatan industri mengalami stagnan. Bagi sebagian masyarakat, menjual aset berupa lahan sawah merupakan cara untuk menghindari tekanan ekonomi, sedangkan dana untuk percetakan sawah baru berkurang, sehingga konversi lahan sawah menjadi jauh meningkat.
Kedua, tingginya aktivitas ekonomi disuatu daerah akan membutuhkan lahan sebagai input kegiatan produksi. Keterbatasan lahan dan keberadaan lahan sawah di Kabupaten Sleman yang sebagian besar pada daerah yang mudah diakses, menyebabkan banyak lahan sawah yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi tersebut. Jumlah penyusutan lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman periode 2001-2005 sebesar 356 Ha. Adapun pemicu konversi yang begitu besar antara lain karena adanya pembangunan stadion, pembangunan kampus terpadu, serta pembangunan dan peningkatan jalan.
Ketiga, berdasarkan hasil penelitian Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran (1996), peningkatan pembangunan pemukiman baik yang dilakukan pengembang atau yang dibangun secara pribadi tidak hanya akibat bertambahnya penduduk, tetapi sebagian merupakan investasi masyarakat berpendapatan tinggi yang akhir-akhir ini merupakan trend masyarakat di sekitar perkotaan.
Hal terakhir yang menjadi faktor pemicu konversi lahan dari sudut ekonomi yaitu usaha berproduksi padi di lahan sawah sudah tidak memberikan insentif bagi petani. Daya saing produk pertanian, khususnya padi, dan harga lahan yang cenderung terus meningkat mendorong petani untuk menjual lahannya dan beralih ke usaha lain.
b) Faktor Sosial
Dalam penelitian Alih Fungsi Lahan : Suatu Tinjauan Sosiologis, pada tahun 1996 Witjaksono bekerja sama dengan Ford Foundation mengatakan ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu :
1.Perubahan Perilaku
Di daerah pedesaan pemilikan lahan merupakan simbol status sosial yang kuat. Oleh karena itu, penjualan lahan yang dimiliki oleh petani secara sosial malah merugikan petani. Namun, masyarakat yang mulai mengalami perubahan sosial ke masyarakat industri, citra sebagai petani kian menurun. Sehingga mereka menjual lahannya dan beralih ke sektor non pertanian yang umumnya kesempatan kerja tersebut relatif terbatas dan membutuhkan skill tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan atau usaha yang digeluti.
2. Hubungan pemilik dengan lahan
Bagi petani yang menggantungkan hidupnya melalui lahan sawahnya, tidak mudah untuk menjual atau mengkonversi lahan karena selain sebagai aset sosial, mempunyai lahan sawah dapat pula membentuk ikatan kekeluargaan dengan buruh tani lain yang saling membutuhkan. Fungsi sosial inilah yang berusaha dijaga agar tidak digantikan dengan hasil penjualan lahan yang semakin meningkat.
3. Pemecahan Lahan
Lahan pertanian yang sempit dan terpisah akibat sistem waris bagi masyarakat pedesaan, menyebabkan kondisi lahan yang tidak lagi terurus sehingga petani tidak lagi mengandalkan lahan sawah untuk penghidupannya. Sehingga untuk beralih ke sektor non pertanian dibutuhkan modal yang diperoleh dari konversi lahan.
4. Pengambilan Keputusan dan 5.Apresiasi Pemerintah
Perilaku permintaan dan penawaran lahan tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh pemerintah. Misalnya kebijakan subsidi untuk pembangunan rumah murah akan memperbesar tarikan permintaan lahan untuk pembangunan perumahan sehingga dapat merangsang konversi lahan. Sedangkan kebijakan di bidang sosial yang tidak mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dapat merangsang konversi lahan akibat naiknya kebutuhan perumahan penduduk. Begitu pula dengan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana publik yang tidak dapat direncanakan dengan baik, juga dapat menyebabkan konversi lahan sawah.
Hal-hal diatas pada dasarnya akan mempengaruhi peluang terjadinya konversi lahan sawah. Namun peluang tersebut dapat ditekan karena pemerintah memiliki kewenangan yang sah untuk mengendalikan dan mengatur pemanfaatan sumberdaya lahan, termasuk kewenangan untuk mengendalikan konversi lahan sawah.
c) Peraturan Pemerintah Mengenai Pertanahan
Pemerintah mengantisipasi pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian dengan membuat peraturan pertanahan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian. Sedikitnya ada 9 peraturan yang secara eksplisit dan implisit melarang konversi lahan sawah meskipun terkesan tumpul. Dari berbagai peraturan yang ada, tidak dijelaskan terkait dengan masalah sanksi bagi yang melanggar. Apalagi peraturan tersebut bertentangan apabila pertumbuhan ekonomi masih menjadi tujuan pembangunan.


Dampak Konversi Lahan

Dilihat dari fungsinya, manfaat lahan pertanian tidak hanya akan menurunkan produksi padi. Terkait fungsi lahan pertanian dari aspek lingkungan yaitu ; mencegah terjadinya banjir, sebagai pengendali keseimbangan tata air, mencegah terjadinya erosi, mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga dan mencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan. Artinya, manfaat yang diciptakan oleh lahan sawah merupakan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat luas. Jika lahan sawah dikonversi penggunaannya, maka dampak negatif juga dirasakan bersama.
Dampak selanjutnya terkait dengan antrophosentrisme. Ketika lahan memiliki nilai jual tinggi, manusia seakan lupa dengan ekosistem yang harus dijaga demi kelangsungan hidup. Manusia cenderung menjual lahan pertaniannya demi kepentingan ekonomi semata, tanpa melihat kembali fungsi sosial dan fungsi ekologinya.
Penutup
Perubahan sosial pada masyarakat di Kabupaten Sleman, terlihat dari fenomena konversi lahan pertanian ke non pertanian yang sedang marak terjadi belakangan ini. Yang menurut Marx, bahwa ada dua faktor kunci yang menjadi asumsi dasar perubahan sosial yaitu kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan produksi. Sleman yang berada di pinggiran kota (urban fringe) telah mengalami transisi ke arah urban karena secara mutlak telah menunjukkan ciri khas kota. Menjadi “kota” merupakan hal yang kompleks dan dinamik karena muncul masalah baru yaitu keterbatasan lahan untuk perumahan dan industri. Dengan melihat dan memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan, dampak yang muncul seringkali tidak diabaikan karena berhubungan dengan masalah lingkungan. Manusia memandang alam dari kacamata ekonomi bahwa lahan sawah dapat dieksploitasi tanpa batas.
Maka dari itu, Kabupaten Sleman yang menampung banyaknya penduduk (termasuk pendatang untuk studi) nantinya tidak akan kekurangan beras atau melakukan impor. Pengurangan konversi lahan pertanian hanya bisa diminimalisasikan dengan kebijakan pemerintah dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar dan kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman bahwa lahan pertanian atau sawah tidak saja dilihat sebagai tempat penghasil pangan, tetapi juga mempunyai fungsi ekologis dan merawat nilai-nilai sosial budaya pedesaan. Hal-hal ini akan terempas jika konversi lahan mengalami peningkatan.

Oleh Anka Yolanda

ACUAN
Buku :
Koestoer, Raidi Hendro, dkk., Dimensi Keruangan Kota. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 2001
Ramly, Andi Muawiyah., Peta Pemikiran Karl Marx [Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis]. LkiS: Yogyakarta, 2000
Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada:Jakarta, 1982
Soelaiman, M Munandar., Dinamika Masyarakat Transisi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta,1998
Tim Litbang Kompas., Profil daerah Jilid II Kabupaten dan Kota. Penerbit Buku Kompas : Jakarta, Januari 2003.
Non – Buku :
http://www.ejournal.unud.ac.id
http://www.//202.51.30.138
http://www.slemankab.go.id
www.http://pse.litbang.deptan.go.id
http://www.sleman.go.id



Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: